Pasal 54

(1) Dalam hal terjadi keadaan yang dipertanggungkan dalam

polis atas pertanggungan lainnya/objek asuransi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) untuk Pemerintah Pusat, BPDLH mengajukan klaim pertanggungan lainnya/objek asuransi lainnya kepada perusahaan asuransi dan/atau asuransi syariah.

(2) Berdasarkan pengajuan klaim pertanggungan

lainnya/objek asuransi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan asuransi/asuransi syariah melakukan transfer dana klaim ke rekening BPDLH dalam rangka penyetoran klaim pertanggungan lainnya/objek asuransi lainnya.

(3) Penyetoran klaim pertanggungan lainnya/objek asuransi

lainnya ke rekening BPDLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh BPDLH sebagai penerimaan negara bukan pajak.

(4) Penyaluran Dana dari pembayaran klaim asuransi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menambah alokasi anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya pada tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pembayaran klaim asuransi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Utama BPDLH memberitahukan kepada Direktur Jenderal Anggaran mengenai besaran dana dari pembayaran klaim asuransi tersebut yang dapat ditambahkan ke alokasi anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya pada tahun anggaran berjalan.

(6) Berdasarkan pemberitahuan Direktur Utama BPDLH

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Direktur Jenderal Anggaran mengajukan perubahan surat Menteri tentang penetapan alokasi BA BUN untuk menampung tambahan anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya untuk ditetapkan Menteri.

(7) Dalam hal Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) telah ditetapkan, Direktur Jenderal Anggaran memberitahukan tambahan alokasi anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya kepada Direktur Utama BPDLH.

(8) BPDLH melakukan penyetoran dana dari pembayaran

klaim atas objek asuransi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUN sebesar tambahan anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran

BUN belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat

(5).

(9) Direktur Utama BPDLH memberitahukan realisasi

penyetoran dana dari pembayaran klaim atas objek asuransi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(10) Tambahan anggaran cadangan bencana dalam

subbagian anggaran BUN belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan untuk pendanaan:

• perbaikan;
• pembangunan kembali; dan/atau
• penggantian atas objek yang dipertanggungkan sesuai nilai pembayaran klaim.

(11) Mekanisme penggunaan tambahan dana cadangan

bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.