Pasal 41

(1) Penyaluran Dana Utama sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 39 huruf b dapat dilakukan dengan menambah

alokasi anggaran cadangan bencana dalam subbagian

anggaran BUN belanja lainnya pada tahun anggaran berjalan.

(2) Penambahan alokasi anggaran cadangan bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal:

• alokasi anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya sudah tidak tersedia; atau
• hasil akumulasi pengembangan Dana Bersama sampai dengan sebelum tahun anggaran berjalan sudah tidak tersedia.

(3) Penyaluran Dana Utama sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) untuk bencana nasional yang ditetapkan oleh Presiden dalam Keputusan Presiden.

(4) Direktur Jenderal Anggaran mengajukan perubahan

surat Menteri mengenai Penetapan Alokasi BA BUN untuk menampung tambahan anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya untuk ditetapkan Menteri berdasarkan informasi besaran Dana Utama yang dapat ditambahkan pada alokasi anggaran cadangan bencana.

(5) Dalam hal Surat Menteri sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) telah ditetapkan, Direktur Jenderal Anggaran memberitahukan tambahan alokasi anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya kepada Direktur Utama BPDLH.

(6) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), BPDLH melakukan penyetoran Dana Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUN sebesar tambahan anggaran cadangan bencana dalam subbagian anggaran BUN belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(7) Direktur Utama BPDLH memberitahukan realisasi

penyetoran Dana Utama ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Direktur Jenderal Anggaran.

(8) Tambahan anggaran cadangan bencana dalam

subbagian anggaran BUN belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendanai penanggulangan bencana pada tahap darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat Penyaluran untuk Pendanaan Transfer Risiko

Paragraf 1 Umum