Pasal 7

(1) Jasa perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (4) huruf d merupakan jasa yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara, yang memenuhi kriteria:

• bersumber dari gudang di wilayah Ibu Kota Nusantara;
• dilakukan melalui toko di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan/atau
• barang yang diperdagangkan dijual kepada konsumen yang bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara.

(2) Jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (4) huruf e berupa layanan:

• konsultansi konstruksi;
• pekerjaan konstruksi; dan/atau
• pekerjaan konstruksi terintegrasi.

(3) Konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan

pekerjaan konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jasa yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan yang:

• dilaksanakan melalui tempat kegiatan usaha yang berada di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
• atas proyek jasa konstruksi yang dilaksanakan di wilayah Ibu Kota Nusantara.

(4) Jasa perantara real estat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (4) huruf f merupakan kegiatan jasa yang

dilakukan oleh perusahaan perantara perdagangan properti yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha di Ibu Kota Nusantara, yang memenuhi kriteria:

• properti atau real estat yang menjadi objek perantara berada di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
• pengguna jasa merupakan konsumen yang bertempat tinggal atau bermaksud untuk bertempat tinggal, bertempat kedudukan, dan/atau bertempat kegiatan

usaha di wilayah Ibu Kota Nusantara berdasarkan fakta dan kondisi yang sesungguhnya.

(5) Jasa pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf g merupakan jasa yang berlokasi dan mendapatkan penghasilan dari kegiatan usaha berupa pariwisata dan ekonomi kreatif yang berlokasi di wilayah Ibu Kota Nusantara.