Pasal 17

(1) Pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan

badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu.

(3) Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

menerima permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan dari Wajib Pajak.

(4) Direktur Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan

lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pemeriksaan pajak.

(5) Menteri melimpahkan kewenangan untuk menetapkan

pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk delegasi kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.

(6) Direktur Jenderal Pajak melimpahkan kewenangan untuk:

• menerima permohonan pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan; dan
• melakukan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk delegasi kepada kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi Ibu Kota Nusantara dan/atau Daerah Mitra.