Pasal 21

(1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

Pasal 20, PPK melakukan verifikasi untuk memastikan

timbulnya hak tagih penggantian biaya lain-lain bagi pihak yang melakukan pembayaran.

(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• menguji kelengkapan permohonan dan keabsahan dokumen.
• menguji kebenaran pihak yang berhak memperoleh penggantian pembayaran biaya lain-lain;
• menguji kebenaran perhitungan penggantian pembayaran biaya lain-lain; dan
• menguji kebenaran pembayaran biaya lain-lain ke badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha penyedia akses air bersih dan/atau penyedia akses listrik.