Pasal 13

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi

atas permohonan penggantian PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 telah sesuai, KPA memerintahkan PPK menyusun SKP2K.

(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

oleh KPA.

(3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

komitmen sebagai dasar otorisasi dalam melakukan pembayaran penggantian PPN.

(4) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan konfirmasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan

Pasal 12, permohonan penggantian PPN tidak sesuai, KPA

mengembalikan permohonan penggantian PPN.

(5) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun

sesuai dengan contoh format yang tercantum dalam dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.