Pasal 19

(1) Sinergi DAK Fisik dengan pembiayaan utang Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dan kerja sama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d dapat dilakukan dengan skema sinergi pendanaan yang disusun Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sinergi DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

• kemampuan keuangan Daerah;
• prioritas nasional; dan/atau
• kebutuhan infrastruktur dasar Daerah sesuai dokumen perencanaan pembangunan Daerah.