Pasal 6

(1) Penghitungan PNBP dari kegiatan pengusahaan panas

bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

• pelaksanaan Setoran Bagian Pemerintah;
• pelaksanaan rekonsiliasi data panas bumi dalam rangka penghitungan PNBP panas bumi; dan
• pemindahbukuan PNBP panas bumi ke RKUN.

(2) Selain melaksanakan penghitungan PNBP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal Anggaran juga melakukan pengajuan dan/atau penyelesaian kewajiban pemerintah di sektor panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.