Pasal 7

(1) Proses pengajuan dan/atau penyelesaian pembayaran

kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui sistem aplikasi yang

dibangun, dikelola, dan/atau dikembangkan oleh Kementerian Keuangan.

(2) Dalam hal:

• kondisi kahar; atau
• keadaan lain yang menyebabkan sistem aplikasi tidak dapat digunakan, proses pengajuan dan/atau penyelesaian pembayaran kewajiban pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non-aplikasi.

(3) Non-aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tata cara persuratan.