Pasal 7

( 1) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 terdiri atas:

• RZ Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil yang selanjutnya disebut dengan RZWP-3-K;
• RZ Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut dengan RZ KSN; dan
• RZ KSNT.

(2) Batas wilayah perencanaan RZWP-3-K

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Jangka waktu berlakunya perencanaan

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

(4) Peninjauan kembali perencanaan Pengelolaan

Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

• bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
• perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
• perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
• perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(5) RZ ...

SK No 095885 A

PRESIDEN

(5) RZ KSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan RZ KSNT sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

(6) Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir, dan

Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan melibatkan Masyarakat.

1. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7 A, Pasal 7B, dan Pasal 7C sehingga berbunyi sebagai berikut: