Pasal 15

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyusun dan

menyediakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 14 ayat (2), Pelaku Usaha mengajukan

permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya kepada Pemerintah Pusat melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemerintah Pusat memberikan persetujuan kesesuaian

kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan rencana tata ruang.

(3) Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) terdiri atas:

• rencana tata ruang wilayah nasional;
• rencana tata ruang pulau/kepulauan;
• rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
• rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/ a tau
• rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.