Pasal 5

(1) Badan Usaha yang mengelola KEK ditetapkan sebagai

pengelola Kawasan Pabean.

(2) Pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari KEK

harus melalui pintu yang telah ditetapkan.

(3) Badan U saha sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus

menyediakan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya kegiatan pelayanan dan pengawasan kepabeanan.

(4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) berupa:

• ruangan dan/ atau area yang dipergunakan untuk pelayanan dan penyelenggaraan administrasi; dan
• kamera Closed Circuit Television (CCTV) yang dapat diakses oleh Pejabat.