Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PMK Berlaku

PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KINERJA ATAS PELAKSANAAN

Pasal 1

Peraturan Direktur Jenderal ini disusun dengan tujuan untuk:

  1. Memberikan kesamaan persepsi dan penyeragaman proses monitoring dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L di lingkup Direktorat Jenderal Anggaran;

  2. Memberikan pedoman dalam melaksanakan analisis kinerja anggaran melalui monitoring dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L;

  3. Menjadi rekomendasi atau masukan sebagai bahan pertimbahgan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.

/j

Pasal 2

(1) Pedoman monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas

pelaksanaan RKA-K/L terdiri atas:

  • Pedoman monitoring kinerja atas pelaksanaan RKA­ K/L sebagaimana tercantum dalam lampiran I.

  • Pedoman evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L sebagaimana tercaritum dalam lampiran II

(2) Pedoman monitoring dan evaluasi kinerja atas

pelaksanaan RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a dan huruf b menjadi bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L difasilitasi dengan aplikasi Sistem Monitoring Kinerja Anggaran Terpadu (SMART).

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor 3/AG/2013 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Penganggaran serta Bussines Intelligence Direktorat Jenderal Anggaran, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 21 Juni 2017

ttd

ASKOLANI

Salinan Sesuai dengan as!inya

al Bagian Umum,

Arya atha

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan . penganggaran melalui analisis kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga, Direktorat Jenderal Anggaran perlu melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);

  • bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02 /2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L), perlu adanya pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  •                                                   -2

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

  3. Peraturan Menteri · Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Referensi Silang (2)
PP 90/2010 — PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PP 17/2017 — Keuangan Negara dan Pasal 27 ayat