Pasal 8

(1) Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf a terdiri atas:

• Administrator BA K/L dan BA BUN, yang meliputi:

1. Administrator Satker; dan

jdih.kemenkeu.go.id

1. Administrator unit eselon I;

• Administrator BUN, yang meliputi:

1. Administrator KPPN; dan
2. Administrator Kanwil DJPb;

• Administrator unit lainnya; dan
• Administrator pusat.

(2) Administrator Satker sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf a angka 1 memiliki tugas mengelola data Pengguna yang menjadi kewenangan Satker.

(3) Administrator unit eselon I sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a angka 2 memiliki tugas mengelola data Pengguna yang menjadi kewenangan unit eselon I.

(4) Administrator KPPN sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) huruf b angka 1 memiliki tugas mengelola data Pengguna Satker mitra kerja KPPN.

(5) Administrator Kanwil DJPb sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf b angka 2 memiliki tugas mengelola data Pengguna konsolidator Satker mitra kerja Kanwil DJPb.

(6) Administrator unit lainnya sebagaimana dimaksud

pada ayat ( 1) huruf c memiliki tugas mengelola data Pengguna sesuai dengan bi dang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

(7) Administrator pusat se bagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf d memiliki tugas:

• mengelola data pengguna selain data pengguna yang menjadi kewenangan Administrator Satker, Administrator unit eselon I, Administrator KPPN, Administrator Kanwil DJPb, dan Administrator unit lainnya; dan
• konfigurasi sistem.

1. Paragraf 3 dihapus.

2. Pasal 9 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: