Pasal 19

( 1) Penelitian terhadap usulan penetapan NKA PTNBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

• penelitian administratif; dan
• penelitian substantif.

(2) Penelitian sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Menteri

atau pejabat yang ditunjuk.

jdih.kemenkeu.go.id

(3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dokumen usulan belum lengkap, Menteri Teknis segera melengkapinya.

(4) Dalam hal dokumen usulan telah lengkap, Menteri atau

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri melakukan penelitian substantif, berupa penelitian kesesuaian akun dan nilai pada dokumen yang disampaikan, melalui pembahasan bersama dengan Menteri Teknis atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Teknis.

(5) Dalam hal diperlukan, penelitian substantif sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pihak terkait yang diperlukan.

(6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian substantif

se bagaimana dimaksud pada ayat (4) usulan penetapan NKA dapat dipertimbangkan untuk dilakukan proses lebih lanjut, hasil penelitian tersebut dituangkan dalam suatu berita acara.

(7) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditandatangani oleh pejabat tinggi pratama, yang ditunjuk oleh Menteri dan Menteri Teknis.

Bagian Ketiga Penetapan