Pasal 4

( 1) Dokumen dasar pengembalian berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a meliputi:

• Surat Penetapan Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPTNP);
• Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
• Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai (SPKPC);
• Surat Ketetapan Pembayaran Fasilitas Pengembalian Bea Masuk (SKP-FPBM); atau
• dokumen penetapan Pejabat Bea dan Cukai lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dokumen dasar pengembalian berupa penetapan Direktur·

Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

• Surat Penetapan Kembali Tarif dan/ atau Nilai Pabean (SPKTNP);
• Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK); a tau
• keputusan keberatan.

(3) Dokumen dasar pengembalian berupa keputusan Pejabat

Bea dan Cukai, keputusan Direktur Jenderal, atau keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

• keputusan mengenai pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk berdasarkan ketentuan

Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Kepabeanan;

• keputusan mengenai pemberian pembebasan cukai berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Cukai dan dokumen pengeluaran barang kena cukai;
• persetujuan pembatalan pemberitahuan pabean;
• persetujuan ekspor kembali barang impor yang oleh· sebab tertentu harus diekspor kembali;
• persetujuan pemusnahan barang impor yang oleh sebab tertentu • harus dimusnahkan di bawah pengawasan Pejabat Bea dan Cukai;
• tanda bukti perusakan pita cukai;
• berita acara pemusnahan atau pengolahan kembali barang kena cukai;
• tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai;

1. dokumen yang terkait dengan pemberitahuan pabean ekspor barang kena cukai; atau J. dokumen keputusan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dokumen dasar pengembalian atas kesalahan tata usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/ atau huruf c meliputi:

• dokumen dasar pengembalian berupa penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
• dokumen dasar pengembalian berupa penetapan· Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Dokumen dasar pengembalian atas kesalahan tata usaha

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan Bukti Penerimaan Negara.