Pasal 37

(1) Penerimaan Pajak Rokok bagian pemerintah daerah

provinsi dan bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

(2) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan

kesehatan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah provinsi dan

jdih.kemenkeu.go.id

kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

(3) Penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai penegakan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) minimal berupa:

• sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
• operasi pemberantasan rokok illegal;

(5) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(6) Penggunaan Pajak Rokok untuk kegiatan penegakan

hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan dalam hal dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

(7) Dalam hal sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat

sisa penggunaan Pajak Rokok yang berasal dari Penerimaan Pajak Rokok bagian pemerintah daerah provinsi dan bagian kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sisa penggunaan Pajak Rokok tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum pada tahun anggaran berikutnya.

(8) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) memuat juga standardisasi daftar kegiatan dan/ atau sub kegiatan yang dapat didanai dari penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3), ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.