Pasal 2

(1) Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat terhadap Rokok.

(2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk

Rokok elektrik.

(3) Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen) dari Cukai Rokok.

(4) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung

dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Pemungutan Pajak Rokok dilakukan oleh Kantor Bea dan

Cukai bersamaan dengan pemungutan Cukai Rokok.

(6) Pelaksanaan pemungutan Pajak Rokok dilakukan dengan

berpedoman pada petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok.

(7) Petunjuk teknis pemungutan Pajak Rokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam huruf A dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua Pembayaran Pajak Rokok