Pasal 8

(1) Pengumpulan hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui interkoneksi SIKD dengan sistem informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga.

(2) Dalam hal hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) belum tersedia dalam SIKD, unit teknis penyedia data dan/atau Walidata menyampaikan hasil Pemantauan dalam format digital melalui SIKD paling lambat hari kerja ketujuh untuk setiap bulan.

(3) Standardisasi dan validasi hasil Pemantauan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyeragaman format data dan nomenklatur hasil Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.

(4) Agregasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)

huruf c dilakukan terhadap:

• wilayah; dan
• tematik tertentu.

(5) Agregasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a terdiri atas:

• nasional;
• regional; dan
• Daerah.

(6) Daftar tematik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) huruf b ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan.

(7) Penyusunan analisis atas agregasi hasil Pemantauan

pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dilakukan minimal melalui penyusunan analisis deskriptif terhadap hasil Pemantauan realisasi penyaluran, realisasi penyerapan, dan capaian Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

(8) Penyajian dan/atau pemutakhiran hasil integrasi

Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e minimal berupa:

• hasil agregasi Pemantauan pelaksanaan TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
• hasil penyusunan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7); dan/atau
• rekomendasi atas hasil penyusunan analisis yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan fiskal nasional, TKD, dan/atau pemberian sanksi atau insentif kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Cakupan Pengintegrasian Evaluasi Pelaksanaan Transfer ke Daerah