Pasal 48

(1) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan konfirmasi penerimaan TKD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:

• lembar asli LKT dan LRT; dan/atau

• media elektronik,

kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melalui Kepala KPPN setempat selaku Kuasa BUN.

(2) Penyampaian lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan

dengan ketentuan:

• LKT pada setiap triwulan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir; dan

• LRT dalam 1 (satu) tahun anggaran bersamaan dengan penyampaian LKT triwulan IV.

(3) Kepala KPPN selaku Kuasa BUN menyampaikan lembar asli LKT dan LRT sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) beserta rekapitulasi LKT dan LRT seluruh Pemerintah Daerah dalam wilayah kerjanya kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima dari Kepala Daerah.

(4) Berdasarkan rekapitulasi LKT dan LRT yang disampaikan oleh Kepala KPPN selaku Kuasa BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

www.hukumonline.com/pusatdata

melakukan penelitian dan menyusun rekapitulasi LKT dan LRT per KPPN per Daerah dalam wilayah kerjanya.

(5) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyampaikan lembar asli LKT dan LRT,

serta rekapitulasi LKT dan LRT per KPPN per Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4) kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal

Perbendaharaan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah diterima dari Kepala KPPN selaku Kuasa BUN.

(6) Penyampaian konfirmasi penerimaan TKDD berupa media elektronik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b menggunakan aplikasi yang tersedia pada portal Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.