Pasal 8

(1) Tim Asistensi Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 huruf b mempunyai tugas:

• melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah ABMA/T sesuai dengan arahan Direktur Jenderal;
• melaksanakan inventarisasi dan penelitian ABMA/T, dan melaporkan hasil inventarisasi dan penelitian kepada Tim Penyelesaian;
• menyampaikan usulan penyelesaian masalah ABMA/T sesuai kondisi terkini di wilayahnya dan menyampaikan saran dan rekomendasi penyelesaian kepada Tim Penyelesaian;
• melakukan pembahasan bersama atas usulan penyelesaian masalah ABMA/T dengan Tim Penyelesaian;
• melaksanakan pengawasan aspek kesesuaian peruntukan terhadap ABMA/T yang telah dilakukan penyelesaian;
• melaksanakan pengamanan administrasi, fisik, dan hukum ABMA/T di wilayahnya; dan
• melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal terkait dengan penyelesaian masalah ABMA/T.

(2) Tim Asistensi Daerah menyampaikan laporan

perkembangan penyelesaian ABMA/T kepada Direktur Jenderal melalui Tim Penyelesaian setiap tahun.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: