Pasal 26

(1) Sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dijatuhkan kepada Pejabat Lelang Kelas I dalam hal:

• melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 huruf e sampai dengan huruf g;

• melakukan kesalahan dalam pembuatan Risalah Lelang, meliputi perbedaan data objek Lelang, harga Lelang, dan pengenaan tarif bea Lelang;
• tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan/atau
• terlambat membuat minuta Risalah Lelang.

(2) Penjatuhan sanksi peringatan tertulis kepada Pejabat

Lelang Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal laporan hasil Pemeriksaan Langsung atau Pemeriksaan Tidak Langsung dan dilakukan oleh:

• Direktur atas nama Direktur Jenderal untuk Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di Direktorat; atau
• Kepala Kantor Wilayah untuk Pejabat Lelang Kelas I yang berkedudukan di Kantor Wilayah atau KPKNL.