Pasal 7

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang

memiliki tanggung jawab atas BMN terindikasi idle dan/atau BMN idle pada Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

(2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

• menyampaikan surat pernyataan BMN terindikasi idle kepada Pengelola Barang;
• menyampaikan surat jawaban klarifikasi atas BMN terindikasi idle kepada Pengelola Barang;
• melakukan pengamanan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap BMN terindikasi idle;
• melakukan pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap BMN idle yang belum dilakukan serah terima kepada Pengelola Barang;
• menyelesaikan permasalahan administrasi, fisik, dan hukum yang melekat pada BMN terindikasi idle;
• menyerahkan BMN idle kepada Pengelola Barang;
• menandatangani berita acara serah terima BMN idle kepada Pengelola Barang; dan
• menghapus BMN idle yang telah diserahkan kepada Pengelola Barang dari Daftar Barang Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan.

(3) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang

dapat melimpahkan kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kuasa Pengguna Barang.