Pasal 17

(1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap:

• surat pernyataan dari Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a;
• surat jawaban dari Pengguna Barang atas permintaan klarifikasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
• surat jawaban dari Pengguna Barang atas surat permintaan perkembangan pelaksanaan rencana Penggunaan atau rencana Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; atau
• laporan hasil pelaksanaan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak:

• dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diterima oleh Pengelola Barang; atau
• laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diterbitkan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

• melakukan analisis kesesuaian antara data yang diinformasikan oleh Pengguna Barang dengan data yang tercatat pada Pengelola Barang;
• membandingkan antara fungsi dan penggunaan BMN terindikasi idle dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pada unit kerja Pengguna Barang bersangkutan;
• melakukan identifikasi adanya permasalahan administrasi yang melekat pada BMN terindikasi idle meliputi:

1. ketidaksesuaian data dan kondisi barang antara pencatatan dengan fisik dan kondisi riil di lapangan; dan/atau
2. barang tidak ditemukan;

• melakukan identifikasi adanya permasalahan fisik yang melekat pada BMN terindikasi idle meliputi:

1. BMN dikuasai pihak ketiga;
2. bangunan pihak ketiga yang berdiri di atas tanah BMN terindikasi idle; dan/atau

1. tanda batas tanah BMN terindikasi idle yang tidak ditemukan atau bergeser;

• melakukan identifikasi adanya permasalahan hukum yang melekat pada BMN terindikasi idle meliputi:

1. bukti kepemilikan BMN tidak dikuasai;
2. bukti kepemilikan hak atas tanah ganda; dan/atau
3. BMN dalam sengketa.

• melakukan identifikasi nilai manfaat atas BMN terindikasi idle;
• melakukan peninjauan lapangan untuk mengetahui kejelasan atas keberadaan dan kondisi fisik BMN terindikasi idle; dan
• menyusun laporan hasil penelitian.

(4) Nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf f mencakup potensi ketergunaan dan/atau kebermanfaatan BMN terindikasi idle yang diutamakan untuk penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga lain setelah adanya penetapan BMN idle oleh Pengelola Barang.

(5) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf h minimal memuat:

• identitas petugas pelaksana penelitian;
• identitas BMN terindikasi idle atau informasi kondisi BMN dari laporan hasil pelaksanaan penelusuran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) huruf d;

• identitas Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang;
• hasil identifikasi sumber informasi;
• informasi/data dari surat jawaban dari Pengguna Barang atas permintaan klarifikasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
• analisis kesesuaian fungsi dan penggunaan BMN terindikasi idle;
• informasi status permasalahan administrasi, fisik, dan hukum atas BMN terindikasi idle;
• informasi nilai manfaat atas BMN terindikasi idle; dan
• kesimpulan serta rekomendasi tindak lanjut.

(6) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) huruf g tidak dilakukan dalam hal informasi yang

dibutuhkan telah diperoleh pada saat peninjauan lapangan pada tahap pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan/atau pada tahap penelusuran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 16 ayat (2) huruf a.

(7) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf h diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(8) Laporan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf h disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.