Pasal 6

(1) Pengelola SIKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf a merupakan unit Eselon II pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan yang memiliki tugas menyelenggarakan pengelolaan Kredit Program.

(2) Pengelola SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki tugas:

• menyusun dan mengembangkan proses bisnis SIKP yang dituangkan dalam dokumen kebutuhan pengguna;
• menguji kesiapan proses bisnis sistem informasi yang telah dibangun oleh Pengguna SIKP;
• menguji kesiapan SIKP yang telah dibangun oleh Penyedia SIKP;
• mengadakan pelatihan SIKP untuk Pengguna SIKP;
• melakukan pembinaan kepada Pengguna SIKP;
• melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan dan validitas data; dan
• melaksanakan tugas lain terkait proses bisnis SIKP sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Kredit Program.

(3) Pengelola SIKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memiliki wewenang:

• memberikan persetujuan/penolakan permohonan Kode Pengguna dan Kode Akses dari calon Pengguna SIKP dan menentukan Hak Akses calon Pengguna SIKP;
• menentukan elemen data dalam laporan penyaluran Kredit Program;
• memberikan rekomendasi lolos uji sistem online antara SIKP dengan sistem informasi Pengguna SIKP yang menggunakan koneksi langsung antar sistem;
• mengakses dan memanfaatkan seluruh data yang terdapat di dalam SIKP;
• menyetujui/menolak permintaan data dari Pengguna SIKP dan pihak lain;
• melakukan pengawasan terhadap validitas data dan mengeluarkan data yang tidak valid dari basis data SIKP;
• memberikan sanksi kepada Pengguna SIKP; dan
• melaksanakan wewenang lain terkait proses bisnis SIKP sesuai dengan kebijakan pemerintah terkait Kredit Program.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c Pengelola SIKP dapat bekerjasama dengan pihak lain.

(5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

merupakan pihak yang mempunyai kompetensi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi pada:

• unit eselon II lingkup Kementerian Keuangan;
• Kementerian/Lembaga; atau
• pihak swasta.

(6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf d, huruf e, dan huruf f, Pengelola SIKP dapat menugaskan instansi vertikal di lingkungan Direktorat J enderal Perbendaharaan.