PMK
PEDOMAN PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM
Pasal 26
BAB 4 — KERJA SAMA PENGGUNAAN SIKP
(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan
pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi kepada pimpinan unit eselon II yang membidangi Kredit Program untuk menandatangani perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2) Dalam hal perjanjian kerja sama dan/ a tau nota
kesepahaman dilakukan bersama dengan Pemerintah Daerah, Direktur Jenderal Perbendaharaan memberikan pelimpahan wewenang dalam bentuk delegasi kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menandatangani perjanjian kerja sama dan/ atau nota kesepahaman.
BABV