Pasal 85

(1) Dalam hal dilakukan pembatalan, proses Pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan penyampaian SPHP dan/ atau PAHP. (2) Dalam hal Tim Pemeriksa Pajak telah melakukan Pemeriksaan dan Kepala BPKD atau Pejabat yang ditunjuk belum menerbitkan SKPDKB, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD yang telah disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan pemeriksaan tetap dilanjutkan. (3) Pengungkapan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya dapat dilakukan sebelum Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. (4) Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke kantor BPKD atau Instansi Pelaksana Pemungut Pajak terkait. (5) Laporan tersendiri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Wajib Pajak, wakil, atau kuasa dari Wajib Pajak dan dilampiri dengan:
a. penghitungan Pajak yang kurang dibayar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya; dan
b. SSPD atas pelunasan Pajak yang kurang dibayar; https://jdih.tangerangkota.go.id/

(6) Apabila pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan kekurangan pembayaran Pajak maka pengungkapan tersebut tidak perlu dilampiri dengan SSPD.