Pasal 41

(1) Wali Kota berwenang melakukan Pemeriksaan Pajak Daerah.
(2) Pemeriksaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk atau Pemeriksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan