Pasal 22

(1) Unit TIK di Lingkungan Kementerian Keuangan

mengembangkan Jaringan Intra Kementerian Keuangan berdasarkan pembagian area pengelolaan jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan jaringan di lingkungan Kementerian Keuangan.

(2) Pembagian area pengelolaan jaringan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Unit TIK Pusat dengan melibatkan Unit TIK Eselon I dan/atau Unit TIK Non Eselon.

(3) Pengelolaan Jaringan Intra Kementerian Keuangan

dilaksanakan dengan memperhatikan standar keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman

data dan/atau informasi antar instansi pusat dan/atau pemerintah daerah, Unit TIK Pusat mengoordinasikan penggunaan Jaringan Intra Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan.

(5) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan:

• membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Kementerian Keuangan dengan Jaringan Intra Pemerintah;
• mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan

• mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan sandi.

Paragraf 4 Sistem Penghubung Layanan Kementerian Keuangan