Pasal 11

(1) Investasi TIK di lingkungan Kementerian Keuangan

dilaksanakan dalam rangka menjaga tingkat dan kualitas layanan dan/atau menyelenggarakan layanan baru.

(2) Investasi TIK di lingkungan Kementerian Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:

• Unit TIK Pusat; dan
• Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon.

(3) Investasi TIK Kementerian Keuangan oleh Unit TIK Pusat

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk mendukung:

• penyelenggaraan Layanan Bersama (Shared Services);
• penyelenggaraan investasi TIK Kementerian Keuangan yang digunakan secara bagi pakai oleh Unit di Lingkungan Kementerian Keuangan, instansi pusat, dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPBE; dan/atau
• penyelenggaraan investasi TIK Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tanggung jawab Unit TIK Pusat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Investasi TIK Kementerian Keuangan oleh Unit TIK Eselon

I atau Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk mendukung:

• penyelenggaraan investasi TIK Kementerian Keuangan untuk kebutuhan spesifik unit masing- masing; dan/atau
• penyelenggaraan investasi TIK Kementerian Keuangan yang sesuai dengan tanggung jawab Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5) Unit TIK Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan

Unit TIK Eselon I atau Unit TIK Non Eselon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan penyusunan kajian

kebutuhan sebelum pelaksanaan setiap investasi TIK Kementerian Keuangan.

(6) Kajian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

memuat:

• analisis kebutuhan organisasi;
• analisis manfaat biaya, dalam hal diperlukan;
• analisis perbandingan tolok ukur (benchmark) penerapan investasi TIK pada organisasi lain, dalam hal diperlukan; dan
• analisis lain.