Pasal 33

Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17,

Pasal 26, dan/ atau Pasal 29 harus memenuhi kriteria, tata cara,

dan jangka waktu tertentu.

Pasal34 Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 17,

Pasal 26, dan/ atau Pasal 29 dilakukan sesuai dengan kriteria

bentuk investasi:

• surat berharga Negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah Negara Republik Indonesia;
• obligasi atau sukuk Badan Usaha Milik Negara yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
• obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
• investasi keuangan pada bank perseps1 termasuk bank syariah;
• obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
• investasi infrastruktur melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha;
• investasi sektor riil berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah;
• penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham;

j

1. penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham; J. kerja sama dengan lembaga pengelola investasi;

• penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/ atau

1. bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.