Pasal 44

(1) Terhadap Wajib Pajak yang tidak menyampaikan

Surat Pernyataan sampa1 dengan periode

Pengampunan Pajak berakhir, berlaku ketentuan

sebagai berikut:

• dalam hal Direktur Jenderal Pajak menemukan

data danjatau informasi mengenai Harta Wajib

Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari

1985 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015

dan belurn dilaporkan dalam Sur at

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan,

atas Harta dimaksud dianggap sebagai

tambahan penghasilan yang diterima atau

diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya

data dan/ atau informasi mengena1 Harta

dimaksud;

• data danjatau informasi mengenai Harta Wajib

Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a

ditemukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung

sejak Undang-Undang Pengampunan Pajak

mulai berlaku.

(2) Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

perpajakan dan Direktur Jenderal Pajak

menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.

(3) Terhadap surat ketetapan pajak kurang bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku

ketentuan sebagai berikut:

• diterbitkan untuk masa pajak ditemukan

adanya data dan/ atau informasi mengenai

Harta yang belum atau kurang dilaporkan

dalam SPT PPh Terakhir;

• dalam surat ketetapan pajak kurang bayar

tercan tum jumlah Pajak Penghasilan yang tidak

atau kurang dibayar, besarnya sanksi

administrasi, dan jumlah yang masih harus

dibayar;

• Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang

dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf b

dihitung menggunakan tarif se bagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang­

undangan di bidang Pajak Penghasilan; dan

• atas Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang

dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf c

dikenai sanksi administrasi berupa bunga

sebesar 2°/o (dua persen) per bulan paling lama

24 (dua puluh empat) bulan sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan yang dihitung sejak saat

ditemukannya data dan/ atau informasi

mengenai Harta yang belum atau kurang

dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir sampa1

dengan diterbitkannya surat ketetapan pajak

kurang bayar.

(4) Pembayaran jumlah pajak yang masih harus dibayar

dalam surat ketetapan pajak kurang bayar

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan

dengan menggunakan Kode Akun Pajak 411128 dan

Kode J enis Setoran 516.

1. Di antara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) pasal

yakni Pasal 44A yang berbunyi sebagai berikut: