Pasal 16

(1) SPM-pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

ayat (10) dibuat dengan memperhatikan SPM- penampungan dan SP2D-penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6) dan ayat (9), yang sebelumnya telah diterbitkan.

(2) PPSPM mengajukan SPM-pembayaran kepada KPPN

paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal BAST atau BAPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan paling sedikit melampirkan:

• fotokopi BAST atau BAPP; dan
• fotokopi surat jaminan pemeliharaan dalam hal pekerjaan mensyaratkan masa pemeliharaan.

(3) KPPN melakukan pengujian SPM-pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Terhadap SPM-pembayaran yang memenuhi persyaratan

pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN menerbitkan SPPT.

(5) Atas penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), Direktorat PKN melakukan PPR yang digunakan

sebagai dasar penerbitan SP2D-pembayaran.

(6) Atas penerbitan SP2D-pembayaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (5):

• Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat melakukan penyediaan dana (dropping) dari RKUN ke RPKBUNP; dan
• Bank Operasional melakukan penyaluran dana dari RPKBUNP ke rekening Penyedia.

(7) Atas penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat

(6) huruf b, Direktorat PKN selaku Kuasa BUN Pusat

melakukan pemindahbukuan dana dari RPATA ke RKUN paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal SP2D- pembayaran terbit.

(8) Penyediaan dana (dropping) sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) huruf a dan pemindahbukuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan daftar

jdih.kemenkeu.go.id

rekapitulasi transaksi yang dihasilkan dari sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Keuangan.

(9) Ketentuan mengenai pengujian SPM-pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (9) berlaku mutatis mutandis terhadap pengujian SPM-pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3). ( 10) Dalam hal Penyedia belum menyetorkan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7), KPA/PPK bertanggung jawab untuk melakukan penagihan hingga Penyedia melakukan penyetoran denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan ke kas negara.

Paragraf 4 Penihilan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran atas Penyelesaian Pekerjaan yang Dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya