Pasal 19

(1) Bupati/wali kota menyampaikan data pensasaran

percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat

(6) dan data kemiskinan lainnya kepada kepala Desa.

(2) Dalam hal terdapat keluarga miskin yang tidak terdaftar

dalam desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, kepala Desa dapat menetapkan tambahan keluarga penerima manfaat BLT Desa di luar desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

(3) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan

kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) tidak tersedia, kepala Desa dapat menggunakan data kemiskinan ekstrem lainnya yang bersumber dari kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah.

(4) Dalam hal data keluarga miskin sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) dianggap sudah mampu, kepala Desa dapat mengeluarkan keluarga miskin tersebut dari calon keluarga penerima manfaat BLT Desa.

(5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah Desa.

(6) Keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) minimal memuat:

• nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
• rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
• jumlah keluarga penerima manfaat; dan
• sumber data yang dijadikan acuan keluarga penerima manfaat.