Pasal 99

(1) DIPA BUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98

ayat (1) terdiri atas:

• lembar surat pengesahan DIPA BUN;
• halaman I memuat informasi Kinerja dan sumber dana, yang terdiri atas:

1. halaman IA mengenai informasi Kinerja; dan
2. halaman IB mengenai sumber dana;

• halaman II memuat rincian pengeluaran dan rincian penerimaan, yang terdiri atas:

1. halaman IIA mengenai rincian pengeluaran; dan
2. halaman IIB mengenai rincian penerimaan;

• halaman III memuat rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan; dan
• halaman IV memuat blokir dan catatan yang terdiri atas:

1. halaman IVA mengenai blokir; dan
2. halaman IVB mengenai catatan.

(2) Lembar surat pengesahan DIPA BUN memuat:

• dasar hukum penerbitan DIPA BUN;
• identitas dan pagu Satker;
• pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer);
• tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA BUN; dan
• kode pengaman berupa digital stamp.

(3) Halaman I, halaman II, halaman III, dan halaman IV

DIPA BUN dilengkapi dengan:

• tanda tangan Pemimpin PPA BUN; dan
• kode pengaman berupa digital stamp.

(4) Pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimer)

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:

• DIPA BUN dicetak secara otomatis dengan menggunakan Sistem Informasi yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp dan ditandatangani oleh Pemimpin PPA BUN;
• DIPA BUN berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satker dan pencairan dana/pengesahan bagi BUN/Kuasa BUN;
• rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan yang tercantum dalam halaman III DIPA BUN diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan;
• dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA BUN dan Sistem Informasi maka data yang berlaku merupakan data yang terdapat dalam Sistem Informasi;
• KPA BUN bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA BUN;
• KPA BUN menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Badan/Pejabat yang ditetapkan sebagai entitas pelaporan, yang selanjutnya disampaikan kepada Pemimpin PPA BUN atau koordinator penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan BA BUN; dan
• DIPA BUN berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(5) Catatan dalam halaman IV DIPA BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat informasi mengenai:

• alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang relevan sebagai dasar pengalokasian anggaran, antara lain:

1. peraturan perundang-undangan;
2. reviu APIP K/L; atau

1. persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

• alokasi anggaran untuk beberapa akun tertentu yang merupakan batas tertinggi;
• Tunggakan tahun anggaran yang lalu; dan/atau
• alokasi anggaran yang digunakan dalam rangka pengesahan.

(6) Dalam rangka pelaksanaan anggaran, KPA BUN

dapat menyusun POK berdasarkan DIPA BUN sesuai karakteristik masing-masing BA BUN.

1. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: