Pasal 71

(1) Pemblokiran anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 68 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap alokasi

anggaran yang:

• belum memiliki dasar hukum pengalokasiannya;
• belum memiliki naskah perjanjian PLN, PDN, atau Hibah dan nomor register;
• masih terpusat dan belum didistribusikan ke Satker daerah;
• Informasi Kinerja sebagaimana dimaksud pada

Pasal 8 ayat (1) huruf c dalam RKA-K/L belum

lengkap;

• masih memerlukan hasil reviu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• belum mendapatkan persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat;
• belum memiliki RBA untuk Satker BLU;
• belum memiliki rencana kebutuhan barang milik negara hasil penelaahan dalam hal usulan anggaran berkaitan dengan pengadaan barang milik negara yang menjadi objek perencanaan kebutuhan barang milik negara dan/atau pemeliharaan barang milik negara sesuai

dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan barang milik negara dan/atau pemeliharaan barang milik negara; dan/atau

• tidak dilengkapi data dan/atau dokumen pendukung terkait yang diperlukan.

(2) Pemblokiran anggaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) termasuk untuk menindaklanjuti kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan kebijakan Pemerintah lainnya.

1. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: