Pasal 19

(1) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang

bersumber dari PLN sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 18 huruf a, mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah.

(2) Kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN dilakukan

berdasarkan perjanjian PLN yang:

• telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dengan lender (on-going);
• direncanakan akan dinegosiasikan pada tahun berjalan; atau
• belum ditandatangani dan/atau belum dapat dipastikan akan ditandatangani sebelum tahun berjalan yang direncanakan dimulai (pipe line), dalam rangka penanggulangan bencana alam.

(3) Dalam rangka pengalokasian anggaran untuk

kegiatan/proyek yang bersumber dari PLN,

Kementerian/Lembaga mengalokasikan RMP dan/atau local cost sesuai ketentuan yang termuat dalam naskah perjanjian PLN, minutes of negotiation, atau dokumen perencanaan pinjaman lainnya.

(4) Pengalokasian anggaran untuk kegiatan/proyek yang

bersumber dari PLN dan pengalokasian RMP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan sebagai berikut:

• mencantumkan akun belanja atas transaksi berdasarkan naskah perjanjian PLN sesuai dengan kategori pembiayaan yang diperbolehkan oleh lender;
• mencantumkan kode kantor bayar sebagai berikut:

1. kode KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah

(140) untuk transaksi PLN dalam valuta

asing dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme pembayaran langsung (direct payment) dan letter of credit; dan/atau

1. kode KPPN sesuai dengan lokasi kegiatan dimana proyek yang bersumber dari PLN dilaksanakan dan tata cara penarikannya menggunakan mekanisme rekening khusus;

• mencantumkan sumber dana sesuai dengan naskah perjanjian PLN;
• mencantumkan tata cara penarikan PLN sesuai dengan naskah perjanjian PLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender;
• mencantumkan kode register PLN yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
• mencantumkan persentase/porsi pembiayaan yang dibiayai oleh lender sesuai dengan naskah perjanjian PLN atau dokumen lain yang telah disetujui oleh lender; dan
• mencantumkan cara menghitung besaran porsi PLN yang dibiayai oleh lender dengan mengacu pada buku petunjuk pengadaan barang jasa (procurement guidelines) masing-masing lender dan ketentuan perpajakan dan bea masuk yang berlaku.

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut: