Pasal 8

(1) Untuk kepentingan pelayanan, pemberian fasilitas

kepabeanan dan/atau cukai, dan pengawasan termasuk kegiatan audit kepabeanan dan/atau cukai, Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

(2) Permintaan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Penyampaian Surat permintaan Laporan Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:

• secara langsung;
• melalui jasa pengiriman;
• melalui media elektronik; dan/atau
• melalui sistem komputer pelayanan.