Pasal 27

(1) Manajer Platform memanfaatkan dana yang diperoleh dari

Kerja Sama Pendanaan untuk kegiatan operasional dan kesekretariatan Manajer Platform dan Komite Pengarah.

jdih.kemenkeu.go.id

(2) Dalam hal pemanfaatan pendanaan dari Kerja Sama

Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Menteri dapat memberikan dukungan kepada Manajer Platform melalui pendanaan kegiatan operasional dan kesekretariatan Manajer Platform dan Komite Pengarah.

(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat

berupa penggantian biaya dan/ atau margin yang wajar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan negara.

(4) Dalam pembayaran dana penggantian biaya dan/ atau

margin yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri selaku Pengguna Anggaran menetapkan pejabat pimpinan tinggi pratama definitif dan berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal yang melaksanakan tugas dan fungsi kebijakan pembiayaan perubahan iklim dan multilateral sebagai KPA.

(5) Dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

berhalangan, Menteri menetapkan 1 (satu) pejabat pimpinan tinggi pratama definitif dan berstatus pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagai pelaksana tugas KPA.

(6) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat

definitif yang ditetapkan sebagai KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pejabat yang ditetapkan se bagai pelaksana tugas KPA se bagaimana dimaksud pada ayat (5):

• tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan;
• masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kerja; dan/atau
• masih terisi namun pejabat definif berstatus non pegawai negeri sipil.

(7) Penetapan pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai

pelaksana tugas KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir dalam hal KPA sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) telah terisi kembali oleh pejabat definitifyang berstatus

sebagai pegawai negeri sipil.

(8) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan

usulan alokasi atas penggantian biaya dan/ atau margin yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai mekanisme anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan

pembayaran penggantian biaya dan/ atau margin yang wajar setelah mendapatkan usulan dari Manajer Platform.

(10) Dalam hal diperlukan, KPA sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dapat menyesuaikan perhitungan penggantian biaya dan/ atau margin yang wajar dengan mempertimbangkan kinerja Manajer Platform. ( 11) Pembayaran dana penggantian biaya dan/ atau margin yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

jdih.kemenkeu.go.id