Pasal 12

( 1) Komite Pengarah memiliki tugas:

• menentukan proyek yang akan diajukan untuk memperoleh fasilitas Platform Transisi Energi, termasuk memutuskan prioritas pemanfaatan Platform Transisi Energi;
• mengusulkan rekomendasi skema fasilitas Platform Transisi Energi;
• mengevaluasi kebijakan dan pengelolaan Platform Transisi Energi serta memberikan arahan dari hasil evaluasi tersebut;
• mengoordinasikan penyelesaian permasalahan pengelolaan Platform Transisi Energi; dan
• mengembangkan kerja sama lintas kementerian terkait transisi energi.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1), Komite Pengarah memiliki wewenang:

• memberikan arahan terkait pengelolaan Platform Transisi Energi untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tujuan dan prinsip pengelolaan Platform Transisi Energi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
• memberikan masukan terkait opsi penyediaan dukungan fiskal melalui Platform Transisi Energi untuk memastikan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• memberikan arahan terkait pelaksanaan koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan Platform Transisi Energi; dan
• memberikan pertimbangan, masukan, dan/ atau persetujuan yang diperlukan oleh Manajer Platform dalam rangka pengelolaan Platform Transisi Energi.

jdih.kemenkeu.go.id