Pasal 4

(1) LNSW melakukan penelitian terhadap kelengkapan

elemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui SIN SW.

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) menunjukkan bahwa elem en data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) telah memenuhi kelengkapan, SINSW memberikan notifikasi penerimaan dan berlaku ketentuan sebagai berikut:

• untuk ketentuan yang hanya memuat Ketentuan Tata Niaga Post Border, dicantumkan pada SINSW sesuai tanggal aktivasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g; atau

jdih.kemenkeu.go.id

• untuk ketentuan yang memuat Ketentuan Tata Niaga Border dan Ketentuan Tata Niaga Post Border, dicantumkan pada SINSW bersamaan dengan pemberlakuan Keputusan Menteri mengenai penetapan daftar barang yang dilarang dan/ atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor (tata niaga border).

(4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) elemen data belum terpenuhi, SINSW memberikan notifikasi penolakan kepada Kementerian/Lembaga Penerbit beserta informasi penolakan.

(5) Berdasarkan notifikasi penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (4), Kementerian/Lembaga Penerbit melakukan:

• perbaikan untuk memenuhi kelengkapan elemen data; atau
• koordinasi dengan LNSW dalam rangka pemenuhan kelengkapan elemen data.

(6) Dalam koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

huruf b, LNSW dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait.

(7) Kepala LNSW mengembalikan Ketentuan Tata Niaga Post

Border kepada pimpinan Kementerian/Lembaga Penerbit disertai dengan alasan pengembalian dalam hal:

• hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan bahwa Ketentuan Tata Niaga Post Border tidak dapat dicantumkan pada SINSW; atau
• Kementerian/Lembaga Penerbit tidak melakukan koordinasi dalam j angka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak notifikasi penolakan.

Pasal5 Ketentuan Tata Niaga Post Border yang telah dicantumkan pada SINSW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), digunakan sebagai referensi validasi pemenuhan perizinan tata niaga post border dan pemberian data realisasi impor kepada Kementerian/Lembaga Penerbit.