Pasal 8

(1) PPSPM memiliki wewenang untuk melakukan pengujian

tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara.

(2) PPSPM memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

jdih.kemenkeu.go.id

• menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
• menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
• membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
• menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
• melakukan pemantauan atas ketersediaan pagu anggaran, realisasi belanja, dan penggunaan UP/Tambahan Uang Persediaan (TUP);
• memperhitungkan kewajiban penerima hak tagihan apabila penerima hak tagihan masih memiliki kewajiban kepada negara;
• menerbitkan dan menyampaikan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM ke KPPN;
• menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA BUN secara periodik; dan

1. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

(3) PPSPM bertanggung jawab terhadap:

• kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi dokumen hak tagih yang menjadi dasar penerbitan 8PM;
• kebenaran dan keabsahan atas 8PM;
• akibat yang timbul dari pengujian SPP dan/atau penerbitan 8PM; dan
• ketepatan waktu penerbitan SPM dan penyampaian SPM kepada KPPN.