Pasal 4

(1) Menteri Keuangan selaku PA BUN menetapkan Sekretaris

DirektoratJenderal Perbendaharaan sebagai KPA BUN pada Satker PPP BUN.

(2) Dalam hal pejabat yang ditetapkan sebagai KPA BUN pada

Satker PPP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Menteri Keuangan menetapkan Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pelaksana tugas KPA BUN pada Satker PPP BUN.

(3) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitifyang ditetapkan sebagai KPA BUN pada Satker PPP BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

• tidak terisi dan menimbulkan lowongan jabatan; dan/atau
• masih terisi namun pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA BUN pada Satker PPP BUN tidak dapat melaksanakan tugas melebihi 45 (empat puluh lima) hari kalender.

(4) Penetapan pelaksana tugas KPA BUN pada Satker PPP BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dalam hal: // jdih.kemenkeu.go.id

• KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terisi kembali oleh pejabat definitif; dan/ a tau
• pejabat definitif kembali dapat melaksanakan tugas.

(5) Pelaksana tugas KPA BUN pada Satker PPP BUN

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang sama dengan KPA BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(6) Pemimpin PPA BUN Pengelola Transaksi Khusus dapat

mengusulkan penggantian KPA BUN pada Satker PPP BUN kepada Menteri Keuangan.

(7) Penggantian KPA BUN pada Satker PPP BUN sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.