Pasal 5

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas: a. bidang urusan Pendidikan, meliputi:

1. pendidikan anak usia dini;

2. pendidikan dasar; dan

3. pendidikan kesetaraan. b. bidang urusan kesehatan, meliputi:

4. pelayanan kesehatan ibu hamil;

5. pelayanan kesehatan ibu bersalin;

6. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;

7. pelayanan kesehatan balita;

8. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;

9. pelayanan kesehatan pada usia produktif;

10. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

11. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;

12. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;

13. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

14. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan

15. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia /human immunodeficiency virus. c. bidang urusan pekerjaan umum, meliputi:

16. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan

17. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. d. bidang urusan perumahan rakyat, meliputi:

18. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Daerah; dan

19. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah. e. bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meliputi:

20. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;

21. pelayanan...

22. pelayanan informasi rawan bencana;

23. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;

24. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan

25. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. f. bidang urusan sosial, meliputi:

26. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;

27. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;

28. rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;

29. rehabilitas sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan

30. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Daerah. (2) Ketentuan mengenai Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan Standar Teknis yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.