Pasal 23

(1) KPA pada Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 ayat (3) dapat mengajukan TUP dalam bentuk Valas kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada Bendahara Pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda.

(2) Untuk KPA pada Satker sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 ayat (3) huruf c dapat mengajukan TUP dalam

bentuk Valas untuk pembayaran tagihan atas Komitmen pada unit teknis di Luar Negeri.

(3) TUP dalam bentuk Valas pada unit teknis di Luar Negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat digunakan untuk membayar tagihan dalam mata uang rupiah untuk Satker Dalam Negeri.

(4) TUP dalam bentuk Valas dipertanggungjawabkan

dengan memperhitungkan kecukupan pagu dalam mata uang rupiah yang akan dikonversi ke dalam Valas.

(5) Pertanggungjawaban TUP dalam bentuk Valas

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal SP2D TUP dan dapat dilakukan secara bertahap.

(6) Sisa TUP dalam bentuk Valas yang tidak habis

digunakan dalam 3 (tiga) bulan harus disetor ke Kas Negara.