Pasal 24

(1) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan

kepada KPA, dalam hal:

• 4 (empat) bulan sejak SP2D UP dalam bentuk Valas diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP atau penihilan UP; dan/ atau

jdih.kemenkeu.go.id f

• 3 (tiga) bulan sejak SP2D TUP dalam Valas diterbitkan belum dilakukan pertanggungjawaban a tau penihilan TUP.

(2) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana ayat

(1), KPA Satker dapat mengajukan surat 1z1n

perpanjangan UP/TUP kepada Kepala KPPN.

(3) Dalam hal setelah 1 (satu) bulan sejak disampaikan

surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a, belum dilakukan pengajuan penggantian UP/PTUP/surat izin perpanjangan UP/TUP, Kepala KPPN memotong besaran maksimum UP tunai rupiah murni Satker sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk periode paling singkat 1 (satu) tahun anggaran.

(4) Kepala KPPN memotong besaran maksimum UP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan cara menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA untuk memperhitungkan potongan UP dalam SPM dan/ a tau menyetorkan ke Kas Negara.

(5) Penyampaian surat pemberitahuan kepada KPA

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dikecualikan dalam hal pertanggungjawaban UP/TUP dengan sumber dana PNBP tidak dapat dilakukan akibat ketidakcukupan maksimum pencairan PNBP.