Pasal 15

(1) Dalam hal suratjaminan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 huruf a tidak dapat diperoleh, dokumen

jaminan untuk pembayaran tagihan sebelum barang/jasa diterima menggunakan dokumen jaminan

jdih.kemenkeu.go.id (

SPKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.

(2) SPKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

memuat informasi:

• nomor penerbitan SPKPBJ;
• nama direksi/pimpinan penyedia barang/jasa yang menandatangani SPKPBJ;
• jabatan yang menandatangani SPKPBJ;
• nama penyedia barang/ jasa penerbit SPKPBJ;
• alamat penyedia barang/jasa penerbit SPKPBJ;
• nama Satker yang berkewajiban melakukan pembayaran;
• jumlah pembayaran dalam angka dan huruf;
• tanggal Kontrak;

1. nomor Kontrak; J. ura1an kegiatan/pekerjaan sesuai dengan Kontrak;

• tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan SPKPBJ;

1. tanda tangan direksi/pimpinan penyedia barang/jasa yang menandatangani SPKPBJ;

• klausul yang menyatakan bahwa penyedia barang/jasa bertanggungjawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam Kontrak; dan
• klausul yang menyatakan bahwa penyedia barang/ j asa bersedia un tuk mengembalikan/ menyetorkan kembali uang ke Kas Negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya dalam hal terdapat kelalaian atau wanprestasi.

(3) SPKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri

dengan:

• surat persetujuan oleh pejabat setingkat eselon I yang memuat persetujuan bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa hanya dapat dilakukan di Luar Negeri dan pembayarannya dilakukan sebelum barang/jasa diterima;
• reviu dari aparat pengawas internal pemerintah yang minimal menyatakan bahwa:

1. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri dimaksud merupakan prioritas kementerian/lembaga dan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pencapaian output kegiatan dalam DIPA;
2. Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri dimaksud telah memperhatikan pnns1p efektivitas dan efisiensi belanja kementerian/lembaga berkenaan;
3. tidak terdapat penyedia lain yang dapat memenuhi spesifikasi barang/jasa yang ditentukan dan bersedia dibayar setelah barang/ jasa diterima;
4. tidak terdapat perusahaan yang dapat menerbitkan surat jaminan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan

jdih.kemenkeu.go.id !

1. pembayaran sebelum barang/jasa diterima dipersyaratkan sama untuk semua mitra bisnis penyedia barang/jasa bersangkutan; dan

• surat keterangan tanggung jawab mutlak dari KPA yang minimal menyatakan bahwa KPA bertanggungjawab apabila terjadi kerugian negara atas pembayaran yang telah dilakukan sebelum barang/jasa diterima dan mengambil langkah- langkah hukum untuk menuntut pengembalian atas hak negara kepada penyedia barang/ jasa dalam hal terjadi wanprestasi.