Pasal 4

(1) Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk

meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lain. (2t Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/ atau entitas lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3) Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.