Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2026 tentang Satu Data Pemerintahan Daerah
WALI KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,
Menimbang :
a.
bahwa penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah
merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik melalui penyediaan data yang akurat, terpadu,
dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan
nilai-nilai Pancasila;
b.
bahwa
belum
optimalnya
penyelenggaraan
statistik
sektoral dan tata kelola data pemerintahan daerah maka
perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan penyelenggara
sesuai perkembangan kebijakan nasional sebagai dasar
penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah;
c.
bahwa
Peraturan
Wali
Kota
Semarang
Nomor
25
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Tingkat Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, sehingga
perlu diganti;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Satu Data Pemerintahan
Daerah;
Mengingat :
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang
Nomor
16
Tahun
1950
tentang
Pembentukan
Daerah-Daerah
Kota
Besar
dalam
lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2
- Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
1.
Daerah adalah Kota Semarang.
2.
Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangan daerah otonom.
3.
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan
oleh
Pemerintah
Daerah
dan
dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
5.
Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
6.
Sekretaris
Daerah
adalah
Sekretaris
Daerah
Kota
Semarang.
7.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Semarang
8.
Sekretariat
DPRD
adalah
Sekretariat
DPRD
Kota
Semarang.
3
- Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
- Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
- Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah, yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
- Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan mengunakan Kode Referensi dan Data Induk.
- Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indoensia.
- Satu Data Pemerintahan Daerah adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Pemerintahan Daerah yang yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia dan Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri.
- Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
- Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
- Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas- tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.
- Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
4
- Data Keuangan adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan dan asumsi.
- Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
- Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
- Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
- Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan untuk digunakan Bersama.
- Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kota Semarang.
- Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- Forum Satu Data Pemerintahan Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Pemerintah Daerah.
- Forum Satu Data Provinsi adalah Forum Satu Data Provinsi Jawa Tengah.
- Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Portal Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah media bagi pakai Data Pemerintahan Dalam Negeri yang dikelola di Kementerian yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan dalam negeri, di provinsi, dan/atau di kabupaten/kota yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- Portal Satu Data adalah media bagi pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
5
- Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.
- Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah, serta menyebarluaskan Data.
- Walidata Pendukung adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah.
- Produsen Data adalah unit di setiap Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan/atau Portal Data Pemerintahan Daerah.
Pasal 2
Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan Perangkat Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah yang berkualitas, efektif dan sinergis.
Pasal 3
Pengaturan Satu Data Pemerintahan Daerah bertujuan untuk:
a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi
Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata
kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
b. memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan
data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat
dipertanggungjawabkan,
serta
mudah
diakses
dan
dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah
sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan
pengendalian Pembangunan;
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga
tercipta
perencanaan
dan
perumusan
kebijakan
pembangunan yang berbasis pada Data;
d. menata dan memperkuat Data Statistik Sektoral untuk
mendukung sistem statistik nasional; dan
e. mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
6
Pasal 4
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi:
a. data Pemerintahan Daerah;
b. prinsip Satu Data Pemerintahan Daerah;
c. penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah;
d. penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah;
e. manajemen Portal Satu Data;
f. manajemen hak akses;
g. penyelesaian hambatan teknis;
h. partisipasi dan kerja sama;
i. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
j. pembinaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
k. pendanaan.
BAB II DATA PEMERINTAHAN DAERAH Pasal 5
(1) Data Pemerintahan Daerah mencakup Data untuk urusan:
a.
pendidikan;
b.
kesehatan;
c.
pekerjaan umum dan penataan ruang;
d.
perumahan rakyat dan Kawasan permukiman;
e.
ketenteraman, ketertiban umum, dan sosial;
f.
pelindungan masyarakat;
g.
tenaga kerja;
h.
pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
i.
pangan;
j.
pertanahan;
k.
lingkungan hidup;
l.
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
n.
pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o.
perhubungan;
p.
komunikasi dan informatika;
q.
koperasi, usaha kecil, dan menengah;
r.
penanaman modal;
s.
kepemudaan dan olahraga;
t.
statistik;
u.
persandian;
v.
kebudayaan;
w.
perpustakaan;
x.
kearsipan.
y.
perikanan;
z.
pariwisata;
aa. pertanian;
bb. perdagangan; dan
cc. perindustrian.
7
(2) Data
Pemerintahan
Daerah
selain
cakupan
Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup unsur:
a. pendukung urusan Pemerintahan Daerah;
b. penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
c. pengawas;
d. kewilayahan; dan
e. pemerintahan umum.
Pasal 6
(1) Data Pemerintahan Daerah bersifat statis dan dinamis.
(2) Data Pemerintahan Daerah bersifat statis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa data regular dan
berkesinambungan.
(3) Data Pemerintahan Daerah bersifat dinamis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa data tidak regular dan
berkesinambungan.
(4) Data Pemerintahan Daerah bersumber dari Produsen Data.
(5) Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dihimpun dalam daftar Data Pemerintahan Daerah.
(6) Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh
Walidata.
(7) Daftar Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dapat diusulkan menjadi Data Prioritas
Pemerintahan
Daerah
dalam
Forum
Satu
Data
Pemerintahan Daerah.
Pasal 7
(1) Data Pemerintahan Daerah memiliki jenis data kuantitatif
dan data kualitatif.
(2) Data Pemerintahan Daerah memiliki karakteristik sebagai:
a. individual dan agregat;
b. relasional dan non relasional; dan
c. data panel dan data satu waktu.
(3) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan setiap
entitas bidang Pemerintahan Daerah secara rinci.
(4) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a merupakan himpunan data perseorangan yang
berupa data kuantitatif dan data kualitatif.
(5) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar
entitas bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
(6) Data non relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b merupakan Data yang tidak saling mengaitkan
antar entitas bidang Pemerintahan Dalam Negeri.
(7) Data
panel
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari
pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas
bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang sama dalam
periode pendataan yang berbeda.
(8) Data satu waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari entitas
yang berbeda pada satu titik waktu yang sama.
8
Pasal 8
Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan perubahan rincian Data Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
BAB III PRINSIP SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 9
Satu Data Pemerintahan Daerah diselenggarakan berdasarkan
prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:
a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi
Standar Data;
b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki
Metadata;
c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi
kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. data
yang
dihasilkan
oleh
Produsen
Data
harus
menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
Bagian Kedua Standar Data Pasal 10
(1) Standar Data terdiri atas:
a. konsep;
b. definisi;
c. klasifikasi;
d. ukuran; dan
e. satuan.
(2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan ide yang mendasari data dan tujuan data
tersebut diproduksi.
(3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan penjelasan tentang data yang memberi batas
atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data
tertentu dengan Data yang lain.
(4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan penggolongan data secara sistematis ke dalam
kelompok
atau
kategori
berdasarkan
kriteria
yang
ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran
jumlah, kadar, atau cakupan.
(6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan
sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai
sebuah keseluruhan.
9
(7) Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Standar Data diperuntukkan bagi:
a. Data Statistik;
b. Data Geospasial; dan
c. Data Keuangan.
(2) Selain Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri
khusus Data yang distandarkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
Standar Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan oleh Pembina Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga Metadata Pasal 13
(1)
Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang
baku dan format yang baku.
(2)
Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus
dicakup dalam Metadata.
(3)
Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari
Metadata.
(4)
Metadata yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Satu
Data Pemerintah Daerah.
Bagian Keempat Interoperabilitas Data Pasal 14
(1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data, Data harus:
a. konsisten
dalam
sintak/bentuk,
struktur/skema/
komposisi
penyajian,
dan
semantik/artikulasi
keterbacaan; dan
b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca
sistem elektronik.
(2) Format terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan Data yang dapat dipergunakan secara
bebas, dipergunakan kembali, dan didistribusikan oleh
Pengguna Data.
(3) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan.
10
Bagian Kelima Kode Referensi dan/atau Data Induk Pasal 15
Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
BAB IV PENYELENGGARA SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 16
Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah dilaksanakan
oleh:
a. Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah;
b. Pembina Data;
c. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
d. Walidata;
e. Walidata Pendukung;
f. Produsen Data; dan
g. Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
Bagian Kedua Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Pasal 17
(1) Wali Kota merupakan Pembina Satu Data Pemerintahan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)
huruf a.
(2) Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas
memberikan
rekomendasi
kebijakan
Satu
Data
Pemerintahan Daerah.
Bagian Ketiga
Pembina Data
Pasal 18
Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Instansi Pusat yang diberi kewenangan untuk melakukan pembinaan dibidang statistik di tingkat Daerah; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan merupakan Pembina Data Geospasial Daerah; dan c. Perangkat Daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset Daerah merupakan Pembina Data Keuangan Daerah.
11
Bagian Keempat Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Pasal 19
(1) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c berfungsi
mengoordinasikan dan menetapkan tata kelola Data
Daerah.
(2) Koordinator
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum
strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data Daerah serta
penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Daerah;
dan
b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam
perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data
Daerah.
(4) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah melaporkan
hasil
kegiatan
Satu
Data
Pemerintahan
Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Satu
Data Pemerintahan Daerah.
Bagian Kelima
Walidata
Pasal 20
(1) Perangkat
Daerah
yang
menyelenggarakan
urusan
pemerintahan
bidang
Statistik
merupakan
Walidata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d.
(2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas:
a. mengoordinasikan, menerima dan memeriksa daftar
Data Prioritas Pemerintahan Daerah yang diusulkan dari
Produsen Data;
b. mengumpulkan
Data
Pemerintahan
Daerah
yang
disampaikan oleh Produsen Data;
c. memeriksa kesesuaian dan kelengkapan Data yang
disampaikan
oleh
Walidata
Pendukung
dan/atau
Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data
Indonesia;
d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu
Data Indonesia dan Portal Satu Data;
e. memberi dukungan pengelolaan Data Pemerintahan
Daerah dengan metode teknologi informasi; dan
f. membantu Pembina Data dalam membina Produsen
Data.
(3) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum sesuai,
Walidata Daerah mengembalikan Data kepada Produsen
Data.
(4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3), Walidata dalam pemeriksaan Data, dapat
melaksanakan klasifikasi Data dalam Portal Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri yang bersumber dari Produsen
Data.
12
Bagian Keenam Walidata Pendukung Pasal 21
(1) Walidata Pendukung dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e
merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas membantu Wali Data Daerah dalam
pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari
Produsen Data setelah diverifikasi Kepala Perangkat Daerah.
(3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. sekretaris Perangkat Daerah;
b. kepala bagian pada Sekretariat Daerah; dan
c. kepala bagian pada Sekretariat DPRD.
Bagian Ketujuh Produsen Data Pasal 22
(1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf f merupakan setiap unit pada Perangkat
Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data
dan/atau sesuai penugasan Wali Kota.
(2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertugas:
a. memberikan masukan kepada Pembina Data Daerah
mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas
Data;
b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata
sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
c. Mengusulkan
dan/atau
menyusun
Data
Prioritas
Pemerintahan Daerah;
d. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data
Indonesia;
e. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Daerah
melalui Portal Satu Data berdasarkan surat edaran yang
diterbitkan setiap tahun;
f. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata
dan/atau Walidata Pendukung;
g. menyampaikan
Data
Pemerintahan
Daerah
yang
terbuka, terbatas dan tertutup kepada Walidata Daerah;
h. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Daerah
yang dihasilkan;
i. melaksanakan koordinasi dengan Produsen Data pada
Pemerintah Provinsi atas Data Pemerintahan Daerah;
dan
j. melaksanakan
pemutakhiran
Data
Pemerintahan
Daerah disertai dengan Metadatanya.
13
(3) Dalam hal terdapat Data baru yang tidak termasuk daftar
Data dalam surat edaran sebagaimana dimaksud pada
ayat
(3)
huruf
a,
Produsen
Data
dapat
mengintegrasikan/mengisi
Data
Pemerintahan
Daerah
melalui Portal Satu Data sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Produsen Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala
Perangkat Daerah menunjuk pengolah data.
(5) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1)
dapat
diberikan
insentif
dalam
menjalankan
tugas
tambahan selaku pengolah data.
(6) Bentuk dan penerima insentif sebagaimana dimaksud
ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
Bagian Kedelapan Forum Satu Data Pemerintahan Daerah Pasal 23
(1) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g terdiri atas:
a. Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah;
b. Pembina Data;
c. Walidata;
d. Walidata Pendukung; dan
e. Produsen Data.
(2) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya
dapat menyertakan Produsen Data dan/atau pihak lain
yang terkait, termasuk selain pemerintah.
(3) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh kepala
Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan Daerah setelah mendapat persetujuan dari
Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah.
(4) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), berkomunikasi dan berkoordinasi
dalam penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah
mengenai:
a. daftar
Data
Pemerintahan
Daerah
yang
akan
dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
b. daftar Data Pemerintahan Daerah yang mengacu pada
Data Prioritas yang telah ditetapkan di Forum Satu Data
Indonesia tingkat Pusat;
c. rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah;
d. Kode Referensi;
e. pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen
Data Daerah, Walidata Pendukung, dan/atau Walidata
Daerah;
f. pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia
tingkat pusat;
g. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu
Data Pemerintahan Daerah;
14
h. rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian
permasalahan
penyelenggaraan
Satu
Data
Pemerintahan Daerah; dan
i. kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu
Data Pemerintahan Daerah dengan kebutuhan Daerah.
(5) Dalam berkoordinasi dan berkomunikasi mengenai daftar
Data Daerah dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c Forum Satu Data
Pemda mengacu pada hasil Forum Satu data Tingkat Pusat.
(6) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah melaksanakan
pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dalam
rangka melaksanakan tugasnya.
(7) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah berpedoman pada
berita acara hasil Forum Satu Data Pemerintahan Dalam
Negeri di Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8) Koordinator Forum Satu Pemerintahan Daerah memantau
pencapaian dan melaporkan kepada Wali Kota secara
berkala.
(9) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam
pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan
kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Pemerintahan
Daerah meminta arahan kepada Wali Kota.
Pasal 24
(1) Data Pemerintahan Daerah yang disepakati sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.
(2) Rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5) huruf b, meliputi:
a. pengembangan sumber daya manusia;
b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan
komunikasi;
c. pelaksanaan petunjuk teknis;
d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan
Data Pemerintahan Daerah;
e. pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah;
f. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan penyebarluasan
Data Pemerintahan Daerah;
g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
h. Data kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu
Data Pemerintahan Daerah.
(3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan Daerah menyampaikan hasil kesepakatan
rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada Pembina Satu Data
Pemerintahan Daerah melalui Koordinator Satu Data
Pemerintahan Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan
Wali Kota.
15
Pasal 25
(1) Forum Satu Data Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan
tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pemerintahan
Daerah.
(2) Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah paling sedikit
terdiri atas:
a. Koordinator; dan
b. Sekretaris.
(3) Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah bertugas:
a. memberikan
dukungan
dan
pelayanan
teknis
operasional dan administratif kepada Forum Satu Data
Pemerintahan Daerah; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum
Satu Data Pemerintahan Daerah.
(4) Sekretariat Satu Data Pemerintahan Daerah bersifat ex-
officio, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu
unit
kerja
di
lingkungan
Perangkat
Daerah
yang
melaksanakan fungsi fungsi statistik atau pengelola data.
(5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Koordinator Sekretariat Satu Data Pemerintahan
Daerah dapat membentuk tim pelaksana.
Pasal 26
Susunan, tugas dan fungsi serta tata kerja Penyelenggara Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA PEMERINTAHAN DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 27
(1) Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah terdiri
atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data;
d. pengolahan dan analisis Data;
e. penyebarluasan Data; dan
f. Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
(2) Prosedur Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Wali Kota.
16
Bagian Kedua Perencanaan Data Pasal 28
(1) Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data secara
bersama-sama melaksanakan perencanaan Data yang
terdiri atas:
a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan
di tahun selanjutnya;
b. penentuan daftar Data Daerah yang mengacu pada Data
Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/
atau
c. penentuan rencana aksi Satu Data Pemerintahan
Daerah.
(2) Dalam hal untuk mendukung capaian kinerja Pemerintah
Daerah, Produsen Data dapat mengajukan Daftar Data
selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di
tahun selanjutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan menghindari duplikasi.
(4) Dalam
menyusun
daftar
Data
Daerah
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengacu pada daftar Data
yang telah disepakati oleh Instansi Pusat melalui Forum
Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
(5) Perencanaan Data Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan
Daerah dan ditetapkan oleh Wali Kota selaku Pembina Satu
Data Pemerintahan Daerah.
Pasal 29
(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun
selanjutnya dilakukan berdasarkan:
a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-
undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis
elektronik;
b. kesepakatan Forum Satu Data Pemerintahan Daerah;
dan/atau
c. rekomendasi Pembina Data Pemerintahan Daerah.
(2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
a. Produsen Data untuk setiap Data; dan
b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan
sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi
Pemerintah Daerah.
Pasal 30
(1) Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas Daerah
dilakukan berdasarkan:
a. usulan Walidata; dan
b. arahan Wali Kota.
17
(2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:
a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Wali
Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan/atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
b. mendukung
pencapaian
tujuan
pembangunan
berkelanjutan; dan/atau
c. memenuhi kebutuhan mendesak.
(3) Daftar Data yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati
dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
(4) Perencanaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan
Daerah dan ditetapkan oleh Wali Kota selaku Pembina Satu
Data Pemerintahan Daerah.
(5) Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah
menyampaikan daftar Data yang menjadi Data Prioritas
kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan Daerah.
Pasal 31
(1) Rencana Program dan kegiatan Satu Data Pemerintahan
Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data
Pemerintahan Daerah yang diusulkan oleh Walidata dan
disepakati dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
(2) Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data
Pemerintahan Daerah;
c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
e. kegiatan terkait pengolahan dan analisis Data;
f. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
g. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang
sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah diusulkan
bersama oleh Wali Data melalui Forum Satu Data
Pemerintahan Daerah.
(4) Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah disepakati
dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
(5) Rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah disusun
dengan berpedoman pada:
a. Rencana
Aksi
Satu
Data
Indonesia
yang
telah
ditetapkan;
b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah; dan/atau
c. arahan dan kebijakan Wali Kota.
(6) Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah
menyampaikan rencana aksi Satu Data Pemerintahan
Daerah yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) kepada Wali Kota untuk selanjutnya ditetapkan
dengan Keputusan Wali Kota.
18
(7) Koordinator Forum Satu Pemerintahan Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota secara berkala.
Pasal 32
(1) Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 dan Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ditetapkan oleh Wali
Kota selaku pembina Data Pemerintahan Daerah.
(2) Penetapan Data Prioritas Daerah dan Rencana Aksi Satu
Pemerintahan Daerah untuk tahun berjalan paling lambat
ditetapkan pada triwulan pertama tahun tersebut.
(3) Penyelenggara
Satu
Data
Pemerintahan
Daerah
melaksanakan Rencana Aksi Satu Data Pemerintahan
Daerah.
(4) Koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah
memantau
pencapaian
Rencana
Aksi
Satu
Data
Pemerintahan Daerah dan melaporkan kepada Wali Kota
secara berkala.
Pasal 33
(1) Pencapaian rencana aksi Satu Data Pemerintahan Daerah dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan keuangan Daerah. (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah selaku koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Data Pemerintahan Daerah. (3) Pedoman pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah selaku koordinator Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pasal 34
(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data harus
memenuhi:
a. Prinsip Satu Data Indonesia;
b. daftar Data dan Data prioritas yang telah ditentukan
dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah;
c. Periode Data yang dikumpulkan mulai pada bulan
Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan;
dan
d. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
19
(2) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata dan/atau Walidata Pendukung.
Pasal 35
(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data
disampaikan kepada Walidata melalui Walidata Pendukung
yang disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai:
a. Data yang telah dikompilasi;
b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.
Bagian Keempat Pemeriksaan Data Pasal 36
(1) Data Pemerintahan Daerah dan Data Prioritas yang
dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaian
dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data
Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia,
Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen
Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan
yang telah dilakukan Walidata sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan Data.
(4) Format berita acara pemeriksaan Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan
kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang statistik sebagai Walidata.
Bagian Kelima Pengolahan dan Analisis Data Pasal 37
(1) Pengolahan Data merupakan tahapan kegiatan terhadap
Data yang telah dikumpulkan dengan melakukan proses
pengolahan untuk menghasilkan Data Statistik yang
dibutuhkan.
(2) Kegiatan pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. integrasi Data;
b. klasifikasi dan pemberian kode pada Data:
c. melakukan reviu dan validasi Data
d. melakukan penyuntingan dan imputasi;
e. menghitung variabel turunan;
f. menghitung penimbang;
g. melakukan Data agregat; dan
h. melakukan finalisasi Data.
20
(3) Analisis Data merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan
untuk menganalisis Data yang dihasilkan dari proses
Pengolahan Data.
(4) Kegiatan yang dilakukan pada analisis Data meliputi:
a. menyiapkan naskah hasil kegiatan atau keluaran
(output) tabulasi;
b. validasi hasil kegiatan atau keluaran (output) berupa
pemeriksaan konsistensi antartabel;
c. interpretasi hasil kegiatan atau keluaran (output);
d. penerapan kontrol pengungkapan (disclosure control);
dan
e. finalisasi hasil kegiatan atau keluaran (output).
Bagian Keenam Penyebarluasan Data Pasal 38
(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian
akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata terhadap
Data yang telah memenuhi prinsip Satu Data Indonesia.
(3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data
dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
dan
perkembangan
ilmu
pengetahuan dan teknologi.
(4) Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
menyediakan akses:
a. Standar Data;
b. Kode Referensi;
c. Data Induk;
d. Data;
e. Metadata;
f. Interoperabilitas;
g. Data Prioritas; dan
h. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata melalui
Portal Satu Data.
Pasal 39
(1) Data yang disebarluaskan oleh Walidata dapat diakses
melalui Portal Satu Data.
(2) Pertukaran Data dapat dilakukan Portal Satu Data dengan
portal Data lainnya dengan prinsip Interoperabilitas.
(3) Pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berlaku untuk Data selain Data yang dibatasi aksesnya.
(4) Walidata menyediakan pertukaran Data Digital melalui
Portal Satu Data kepada Pengguna Data.
Pasal 40
Akses data bagi Pengguna Data pada Portal Satu Data dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
21
BAB VI
MANAJEMEN PORTAL SATU DATA
Pasal 41
(1) Manajemen Portal Satu Data dikelola oleh Walidata.
(2) Manajemen Portal Satu Data sebagaimana dimaksud
ayat (1) merupakan aktivitas yang meliputi aspek teknis,
operasional dan pengembangan Portal Satu Data.
(3) Manajemen Portal Satu Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan oleh:
a. penanggungjawab;
b. super admin (sysadmin);
c. pengelola
infrastruktur
teknologi
informasi
dan
komunikasi; dan
d. admin portal.
(4) Manajemen
dan
pengembangan
Portal
Satu
Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dilaksanakan
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-
undangan.
Pasal 42
Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Walidata.
Pasal 43
(1) Super admin (sysadmin) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 41 ayat (3) huruf b merupakan personel yang diberikan
kewenangan oleh Walidata untuk memastikan kelancaran
proses bisnis Portal Satu Data.
(2) Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.
(3) Super admin (sysadmin) Portal Satu Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) bertugas:
a. mengatur pemberian hak akses pengguna Portal Satu
Data;
b. mengoordinasikan pemanfaatan infrastruktur teknologi
informasi dan komunikasi;
c. mengoordinasikan aspek teknis pemeliharaan Portal Satu
Data;
d. mengoordinasikan keterhubungan portal Instansi Pusat
dan
Instansi
Daerah
dengan
Portal
Satu
Data
Pemerintahan Daerah;
e. melaksanakan keputusan Forum Satu Data Indonesia,
Forum Satu Data Provinsi dan Forum Satu Data
Pemerintahan Daerah terkait pembatasan akses terhadap
Data di Portal Satu Pemerintahan Daerah;
f. melakukan pencadangan (back-up) sistem, teknologi
maupun data; dan
g. mengoordinasikan dalam pengujian aspek keamanan
informasi.
22
(4) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), super admin (sysadmin) berkoordinasi dengan semua unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Data dan informasi.
Pasal 44
(1) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c
merupakan personel yang memberikan dukungan teknis
infrastruktur.
(2) Pengelola infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan personil
yang
ditugaskan
pada
Perangkat
Daerah
yang
menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang teknologi
informasi dan komunikasi.
(3) Pengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
bertugas:
a. melakukan
pemeliharaan
infrastruktur
teknologi
informasi dan komunikasi milik Pemerintah Daerah
yang berkaitan dengan Portal Satu Data;
b. memberikan
dukungan
infrastruktur
teknologi
informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Portal
Satu Data;
c. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu
operasional penyelenggaraan Portal Satu Data; dan/atau
d. melaksanakan
tugas
lain
yang
dipandang
perlu
berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan
super admin (sysadmin).
Pasal 45
(1) Admin portal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (3) huruf d merupakan personil yang ditugaskan di
Perangkat
Daerah
yang
menyelenggarakan
urusan
Pemerintahan bidang statistik.
(2) Admin Portal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki
tugas :
a. melakukan pemeliharaan Portal Satu Data yang meliputi
konten berita, dan konten lain sejenis;
b. melaksanakan tindakan teknis pemanfaatan data
infografis dan sejenisnya;
c. melayani pengaduan yang disampaikan Instansi Pusat,
instansi Daerah, dan/atau Perangkat Daerah melalui
meja bantuan (helpdesk);
d. merespon kejadian teknis yang dapat mengganggu
operasional Portal Satu Data; dan/atau
e. melaksanakan
tugas
lain
yang
dipandang
perlu
berdasarkan pertimbangan penanggung jawab dan
super admin (sysadmin).
23
Pasal 46
Ketentuan tugas dan wewenang Manajemen Portal Satu Data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan
Pasal 45 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah
selaku Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah.
Pasal 47
(1) Pengelolaan
Portal
Satu
Data
dilaksanakan
dengan
menyediakan akses berupa:
a. Kode Referensi;
b. Data Induk;
c. Data;
d. Metadata;
e. Data Prioritas; dan
f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(2) Pengelolaan Portal Satu Data sebagaimana diatur pada
ayat (1) harus memenuhi ketentuan:
a. Interoperabilitas;
b. Aksesibilitas;
c. perlindungan data pengguna; dan
d. aspek keamanan informasi.
(3) Pengelolaan Portal Satu Data sebagaimana diatur pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
BAB VII MANAJEMEN HAK AKSES Bagian Kesatu Pemberian Akses Pasal 48
Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data kepada Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.
Bagian Kedua Pembatasan Akses Pasal 49
(1) Produsen
Data
dan
Walidata
dapat
mengajukan
pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data
Pemerintahan Daerah.
(2) Pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibahas dalam Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
(3) Hasil pembatasan akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi penunjang perencanaan Daerah yang
berfungsi
mengoordinasikan
Forum
Satu
Data
Pemerintahan Daerah.
(4) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi
penunjang perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) menetapkan pembatasan akses Data.
24
(5) Pembatasan akses terhadap Data pada Portal Satu Data
dilaksanakan:
a. Walidata untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan
Instansi Daerah; dan
b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau
pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan
informasi kepada publik untuk Pengguna Data selain
Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
BAB VIII PENYELESAIAN HAMBATAN TEKNIS Pasal 50
(1) Penyelesaian permasalahan teknis terkait Portal Satu Data
dan/atau Sistem Pendukung Portal Satu Data dilakukan
dengan kondisi:
a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
b. tidak sesuai dengan petunjuk teknis Penyelenggaraan
Portal Satu Data Indonesia dan Portal Satu Data
Pemerintahan Dalam Negeri;
c. sumber data tidak dapat diakses oleh Perangkat Daerah
dan/atau
d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data
Indonesia atau Forum Satu Data Pemerintahan Daerah.
(2) Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan Walidata Daerah.
BAB IX PARTISIPASI DAN KERJASAMA Pasal 51
(1) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data
dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan
badan hukum publik.
(2) Walidata, Walidata Pendukung, dan/atau Produsen Data
dapat
melakukan
kerja
sama
berkaitan
dengan
penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang meliputi:
a. Instansi Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
c. Pemerintah Daerah lainnya;
d. perguruan tinggi;
e. lembaga penelitian;
f. masyarakat; dan/atau
g. pihak terkait lainnya.
(3) Partisipasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
25
BAB X PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 52
(1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam
Penyelenggaraan
Satu
Data
Pemerintahan
Daerah
dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pendidikan
dan/atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 53
(1) Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah
melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu
Data Pemerintahan Daerah.
(2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menugaskan pembinaan kepada pimpinan tinggi pratama di
Perangkat
Daerah
yang
bertugas
mengelola
dan
menyebarluaskan Data.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya
teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data
Pemerintahan Daerah.
(5) Pembinaan
sumber
daya
teknologi
informasi
dan
komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
melalui kegiatan advokasi dan/ atau bimbingan teknis
pengelolaan Satu Data Pemerintahan Daerah.
Bagian Kedua Pengawasan Pasal 54
(1) Wali
Kota
melaksanakan
pengawasan
terhadap
penyebarluasan
Data,
dan
informasi
Satu
Data
Pemerintahan Daerah.
(2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
menugaskan pengawasan kepada pimpinan tinggi pratama
yang bertugas membantu Wali Kota membina dan
mengawasi
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh
Wali Kota.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pengawasan sumber daya manusia;
b. sumber daya teknologi informasi dan komunikasi; dan
c. pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data.
26
(4) Pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf a melalui kegiatan pemeriksaan
kebutuhan sumber daya manusia.
(5) Pengawasan
sumber
daya
teknologi
informasi
dan
komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan
prasarana pendukung.
(6) Hasil pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaporkan oleh
Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dalam negeri melalui inspektorat jenderal
setiap semester.
Bagian Ketiga Pemantauan dan Evaluasi Pasal 55
(1) Pemantauan dan evaluasi dalam Forum Satu Data
Pemerintahan Daerah dilakukan secara berkala oleh
Walidata melalui Portal Satu Data.
(2) Walidata melaksanakan pelaporan atas hasil pemantauan
dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
Wali Kota selaku Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah
melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Satu Data
Pemerintahan Daerah.
BAB XII PENDANAAN Pasal 56
Pendanaan Penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah
bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 57
Keputusan dan pedoman teknis penyelenggaraan satu data pemerintahan daerah yang telah ada masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 58
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27
Pasal 59
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.
Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Agustus 2026
WALI KOTA SEMARANG,
ttd
AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI
Diundangkan di Semarang Pada tanggal 26 Agustus 2026
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG
ttd
HANDI PRIYANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2026 NOMOR 34
Salinan sesuai dengan aslinya Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG
Endang Sri Rejeki, S.H.,Sp.N.
Pembina
NIP. 19740116 199903 2 003
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a.
bahwa penyelenggaraan Satu Data Pemerintahan Daerah
merupakan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik melalui penyediaan data yang akurat, terpadu,
dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan
nilai-nilai Pancasila;
b.
bahwa
belum
optimalnya
penyelenggaraan
statistik
sektoral dan tata kelola data pemerintahan daerah maka
perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan penyelenggara
sesuai perkembangan kebijakan nasional sebagai dasar
penyusunan kebijakan dan pembangunan daerah;
c.
bahwa
Peraturan
Wali
Kota
Semarang
Nomor
25
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia
Tingkat Kota Semarang sudah tidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, sehingga
perlu diganti;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2
- Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); - Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
