Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2021 tentang SISTEM PENDATAAN SATU PINTU HASIL SERAH SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pendataan Satu Pintu Hasil Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang selanjutnya disebut Sistem Pendataan Satu Pintu adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional untuk mengintegrasikan seluruh proses pendataan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam.
2. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
3. Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
4. Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
5. Karya Rekam Analog adalah karya yang menggunakan media berbentuk fisik yang dapat diraba, dilihat, didengar, dan ditampilkan dengan perangkat tertentu selain dengan perangkat komputer atau perangkat pembaca analog.
6. Karya Rekam Digital adalah karya yang dapat dilihat, didengar, dan ditampilkan melalui komputer atau alat baca digital lainnya.
7. Koleksi Serah Simpan yang selanjutnya disebut Koleksi adalah seluruh hasil Karya Cetak dan Karya Rekam yang

telah berada dalam pengelolaan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi yang memiliki tugas dan fungsi sebagai perpustakaan deposit. 8. Pelaksana Serah adalah penerbit, produsen Karya Rekam, lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, perguruan tinggi, pemerintah daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan masyarakat yang melaksanakan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 9. Tanda Registrasi Karya adalah nomor unik yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional kepada koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah diserahkan. 10. Perpustakaan Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring perpustakaan, serta berkedudukan di ibu kota negara. 11. Perpustakaan Provinsi adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibukota provinsi. 12. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

Sistem Pendataan Satu Pintu bertujuan: a. terwujudnya keseragaman sistem pendataan hasil serah simpan karya cetak dan karya rekam baik di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi;

b. terwujudnya keseragaman data hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi; dan c. meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

(1) Sistem Pendataan Satu Pintu dilaksanakan oleh: a. Perpustakaan Nasional; dan b. Perpustakaan Provinsi. (2) Sistem Pendataan Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penerimaan; b. pencatatan; c. pendayagunaan; dan d. pengawasan.

(1) Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui: a. penyerahan langsung atau pengiriman untuk Karya Cetak dan Karya Rekam Analog; dan b. penyerahan langsung untuk Karya Rekam Digital. (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti penerimaan Koleksi dalam bentuk surat elektronik dan/atau surat cetak. (3) Bukti penerimaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah dilakukan verifikasi atau validasi. (4) Bukti penerimaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat data: a. nama Pelaksana Serah; b. jenis penerimaan; c. tanggal penerimaan; d. tanggal surat; e. nomor surat; f. nama pengirim;

g. nomor telepon; h. jenis Koleksi berikut judul dan jumlah eksemplar yang diserahkan; dan i. deskripsi Koleksi, khusus Karya Rekam Digital.

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b memuat data: a. nomor identifikasi Koleksi; b. pernyataan judul; c. publikasi; d. jenis isi; e. jenis media; f. jenis wadah; g. pernyataan edisi; h. unggah sampul; i. nama Pelaksana Serah; j. wilayah terbit/publikasi; k. tahun terbit/publikasi; l. jilid; m. tanggal terima; n. mata uang; o. harga perolehan; p. jumlah eksemplar; q. jenis Koleksi; dan r. hak akses, khusus Karya Rekam Digital. (2) Dalam hal Pelaksana Serah tidak mencamtumkan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, dicantumkan taksiran harga sesuai dengan pedoman penaksiran harga bahan Perpustakaan yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional. (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jurnal elektronik dilakukan pada setiap judul artikel. (4) Koleksi yang telah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Registrasi Karya.

(1) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan kepada Pemustaka secara terbatas. (2) Pendayagunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data: a. nama Pemustaka; b. instansi Pemustaka; c. judul Koleksi; d. nomor registrasi Koleksi.

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan kepada Pelaksana Serah. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi antara Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Provinsi. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data penerimaan, data pencatatan, dan data pendayagunaan. (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat data: a. nama Pelaksana Serah; b. jumlah Koleksi yang diterbitkan atau dipublikasikan; c. jumlah Koleksi yang diserahkan; d. jumlah Koleksi yang belum diserahkan; dan e. jumlah pendayagunaan Koleksi. (5) Data pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, pemberian sanksi, dan pemberian penghargaan kepada Pelaksana Serah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Sistem Pendataan Satu Pintu diberlakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pendataan hasil serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Perpustakaan Nasional ini, harus dilakukan migrasi ke dalam Sistem Pendataan Satu Pintu paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Sistem Pendataan Satu Pintu.

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juli 2021

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO